DeputiBappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan target memenangkan Pemilu 2024 tidak sekadar dipasang oleh PDIP, melainkan seluruh parpol. "Termasuk PDIP yang memasang target hattrick atau kemenangan untuk ketigakalinya secara berturut-turut. Sebagai partai yang sedang berkuasa tentunya memasang target tinggi seperti ini wajar
Jakarta Dua BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atas kinerjanya. Kementerian BUMN diminta menelusuri lebih jauh terkait dugaan manipulasi laporan keuangan ini. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan adanya audit investigasi. Baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Zulkifli Hasan Erick Thohir Sahabat Lama Saya MIND ID Mau Tambah Saham di Vale Indonesia, Erick Thohir Sudah Waktunya Berbagi dengan Negara Respons Erick Thohir Bila Waskita Karya-Wika Benar Manipulasi Laporan Keuangan Kita Tindak Pidana "Dugaan manipulasi laporan keuangan WIKA perlu ditindaklanjuti. Biasanya BPK melakukan audit investigasi, jika ada laporan yang mencurigakan. Jadi kementerian BUMN bisa meminta BPK melakukan itu," ujar dia saat dihubungi Minggu 11/6/2023. Menurutnya, laporan investigasi itu bisa menjadi rujukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terjun lebih dalam mencari pelaku korupsi. Artinya, setiap kasus hukumnya berpotensi terkuak. Pada konteks ini, diketahui Menteri BUMN Erick Thohir kerap menggandeng BPKP hingga Kejaksaan Agung menelusuri tindak pidana di lingkungan BUMN. Jalani Prosedurnya Sementara itu, terkair kasus hukum yang tengah berjalan melibatkan Waskita, Ronny tak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Menurutnya, kasus hukum dan penelusuran dugaan manipulasi laporan keuangan bisa berjalan sendiri-sendiri. "Yang jelas, jalani prosedurnya saja masing-masing. Kasus yang berjalan, harus dipercayakan kepada institusi hukum terkait. Sementara dugaan manipulasi laporan keuangan memerlukan prosedur tersendiri, tanpa perlu dikaitkan dengan kasus hukum yang sedang berjalan," bebernya. Bukan yang PertamaGedung PT Waskita Karya Persero Tbk dok WSKTRonny mencatat, dugaan adanya manipulasi laporan keuangan bukan terjadi saat ini saja. Tapi pernah juga terjadi di lingkungan BUMN lain seperti Garuda Indonesia. Per 2019 lalu, ada dua komisaris yang enggan menandatangani hasil laporan keuangan tahun buku 2018. Setelah ditelusuri, ternyata terbukti ada manipulasi laporan keuangan, dari yang sebelumnya mencatatkan rugi, menjadi mwncatatkan keuntungan. "Akhirnya terbukti Garuda melakukan manipulasi, dengan mamasukan rencana pendapatan di masa depan sebagai pendpatan di tahun itu. Kasus ini menjadi awal terbukanya bobrok Garuda beberapa tahun lalu," ujar dia. "Jadi memang diperlukan tindaklanjut dari dugaan manipulasi ini, agar terang benderang urusannya. Jika memang telah terjadi manipulasi, harus dibenahi segera," sambung Ronny. BPKP Bakal AuditGedung Heritage Foto Waskita KaryaDiberitakan sebelumnya, Kondisi keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA tengah jadi persoalan. Pasalnya, Kementerian BUMN mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh kedua BUMN Karya tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mengaku telah menerima permintaan dari Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap Waskita. "Ya, memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita Karya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim kepada Kamis 8/6/2023. Sementara untuk WIKA, Azwad mengatakan, BPKP belum menerima permintaan resmi dari Kementerian BUMN untuk melakukan penyidikan terhadapnya. "Namun, untuk WIKA belum ada permintaan secara resmi. Saat ini hanya masih proses koordinasi dengan Kementerian terkait," kata dia. Tak Sesuai FaktaLogo PT Wijaya Karya Persero Tbk WIKA.Adapun temuan terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA sempat dipaparkan oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut, pelaporan keuangan dua BUMN Karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi riilnya. "Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow nya tidak pernah positif," tegas Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Sehubungan dengan itu, Kementerian BUMN bersama BPKP saat ini tengah melakukan investigasi. Pemerintah sebagai pemegang saham Wasita Karya dan Wijaya Karya berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. "Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," imbuh Tiko.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. SerahkanBantuan Keuangan Parpol, Andi Harun Ingatkan Laporan Pertanggungjawaban. TOP NEWS. Dapat Laporan Jalan Rusak Menuju TP Sambangi Pasar Pagi dan Segiri, And Jadi Narasumber di Diskusi Publik K PDIP Samarinda Rp. 387.442.560; Partai Gerindra Samarinda Rp. 367.239.015; Partai Golkar Samarinda Rp. 223.184.550;
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tanggapi pernyataan putra Presiden Jokowi yang berencana maju sebagai Wali Kota Depok. Meski seorang anak Presiden, Hasto memastikan Kaesang Pangarep harus tetap ikuti sekolah partai apabila mau diusung PDIP di Depok satu. Dikutip dari pada Sabtu 10/6/2023 Hasto mengatakan bahwa partainya tetap menerapkan mekanisme kaderisasi. Hal itu juga kata Hasto dijalani oleh putra dan menantu Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Boby Nasution. "Ya bagi PDI Perjuangan siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerah, termasuk misalnya Mas Kaesang dan sebelumnya Mas Gibran, partai menerapkan mekanisme kaderisasi," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Utara, Sabtu 10/6/2023. Hasto menjelaskan, PDIP memiliki sekolah partai yang diisi oleh para pengajar berpengalaman. Di antaranya Tri Rismaharini, Azwar Anas dan Pramono Anung. "Jadi melalui sekolah partai, Bu Risma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri PAN-RB, jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," ucapnya. Namun demikian, Hasto menegaskan target utama PDIP saat ini adalah memenangkan pemilihan legislatif Pileg dan pemilihan presiden Pilpres. Baca juga Pilkada 2024, Kaesang Pangarep Maju Jadi Calon Wali Kota Depok, Partai Golkar Welcome to The Club! "Jadi skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan Pileg dan Pilpres," katanya. Adapun terkait Pilkada baru akan dibicarakan PDIP pada bulan November 2023. Apabila Kaesang tertarik masuk PDIP maka nantinya harus melewati proses pendidikan dan kaderisasi. "Baru bulan November kita berbicara tentang Pilkada. Sekiranya Mas Kaesang tertarik ya akan kita ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin," ungkap Hasto. Diketahui di akun Youtubenya pada Jumat 11/6/2023 Kaesang Pangarep mengaku sudah mendapatkan restu keluarganya untuk maju di Pilkada Depok.
SekretarisJenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kadernya, terutama yang ada di Jawa Tengah, untuk belajar membangun militansi dan pengelolaan partai kepada PDI Perjuangan. "Kami ingin belajar sama njenengan (PDIP), bersama-sama.Indonesia ini terlalu luas jika diurus sendirian. Yang penting pada 2024, jangan jauh dari PDIP, kalau bisa, teman-teman Gerindra diberi ruang sedikitlah Jakarta - Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU, Nur Syarifah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P hari ini menyerahkan laporan keuangan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. "Hingga kini, tiga jenis laporan yang sudah lengkap baru dari PDI Perjuangan, yaitu laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan periode kedua," ujarnya di Kantor KPU, Jumat 28/2. Dengan penyerahan laporan keuangan kampanye hari ini maka PDI-P menjadi peserta pemilu pertama yang telah menyerahkan laporan keuangan kampanye. Setelah menerima laporan keuangan dari parpol peserta Pemilu, KPU kemudian akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas laporan tersebut sebelum diserahkan kepada auditor. "Jadi KPU tidak menilai atau melakukan 'assesment' terhadap isi laporan. Kami hanya memeriksa kelengkapan berkas dan formatnya," terangnya. Politisi PDI-P Rudianto Tjen mengatakan masih ada 44 calon anggota legislatif caleg belum menyerahkan laporan keuangan kampanye mereka ke DPP. Pasalnya, PDI-P merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun PDI Perjuangan akan mengupayakan dalam dua hari ini akan segera mengkomunikasikannya. Lebih lanjut dikatakan, sumbangan dana kampanye paling banyak berasal dari kader dan caleg partai, meskipun ada pula sumbangan dana dari perusahaan dan perorangan ke partai berlambang banteng itu. "Rekening khusus kita menampung sumbangan dari kader-kader PDI Perjuangan dan pihak ketiga yang kita terima, semua resmi kita laporkan siapa yang menyumbang, berapa nilainya semua kita lampirkan. Total kurang lebih 220 miliar rupiah," ucapnya. KPU sendiri masih menunggu partai-partai lain untuk segera menyerahkan laporan keuangan hingga paling lambat Minggu 2/3 sore pukul WIB. Terkait laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye saja, hingga saat ini tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan, yaitu PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB. Sementara itu sembilan parpol nasional peserta Pemilu belum menyerahkan tiga laporan keuangan seperti yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini Keuanganpartai nyatanya masih menjadi ruang gelap bagi publik. Padahal, keterbukaan laporan keuangan partai telah diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan bahwa partai politik adalah badan publik dan salah satu kewajibannya
Connection timed out Error code 522 2023-06-15 142409 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d7b78d94d6c1cb1 • Your IP • Performance & security by Cloudflare
LaporanKeuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Laporan Keuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Hasil Audit BPK Atas Laporan Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2014. 22 Sep 2016 - 23:23 WIB. Penelitian ini berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis mengenai permasalahan pokok yang dihadapi partai politik di era reformasi dengan sebelumnya memberikan latar belakang sejarah mengenai transformasi partai politik di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang partai politik serta mengidentifikasi berbagai upaya penguatan partai politik untuk menuju konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan ada tiga permasalahan yang dihadapi partai politik di era reformasi yaitu korupsi, politik uang, dan kegagalan representasi. Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pendanaan partai politik, dimana pemasukan dan pengeluaran partai politik sangat tidak seimbang sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang muncul kemudian dalam penguatan lembaga partai politik, tantangan tersebut adalah patronase, klientalisme, dan pengawasan kebijakan oleh pemerintah.
laporan-keuangan-parpol. Berita. PDIP Paling Besar, Ini Rincian Dana Kampanye Parpol Pemilu 2019 PDIP Paling Besar, Ini Rincian Dana Kampanye Parpol Pemilu 2019. Partai Politik peserta Pemilu 2019 sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye Pemilu 2019. PDIP me nasional 24 September 2018 08:34 WIB. Partai Hanura menyatakan akan
Skip to contentAku DemokratNewsletter AHY Profil dan PrestasiInstruksi KetumRubrik PemikiranDiskusi Bersama AHYSocial Media AHYOrganisasi SejarahVisi & MisiProgram Program PrioritasRencana KerjaKalender Kerja 2022Struktur OrganisasiPengurus Pengurus DPPPengurus DPD & DPCFraksi DPR-RIWebsite DPD & DPC Partai DemokratRegulasi & Keputusan PartaiLaporan KeuanganStatistik KeanggotaanStatistik KantorPublikasi RilisBerita Berita NasionalBerita DaerahSudut PandangPemilu Calon EksekutifCalon LegislatifAnggota DPR-RIGabung DemokratDaftar CalegE-PPID Dasar Hukum dan Regulasi PPIDDaftar Informasi PublikMaklumat PPIDFormulir Permohonan InformasiPengajuan KeberatanSurvei KepuasanTentang PPID Tugas dan Fungsi PPIDStruktur Organisasi PPIDVisi Misi PPIDKontak PPIDStandar Layanan PPID Tata Cara PermohonanSOP PPIDWaktu dan Biaya Layanan InformasiLHKPNDokumentasi PPIDLaporan PPIDAplikasi DemokratBPIP Partai Demokrat Laporan Keuangan 2020cecepsuradi2021-08-02T132845+0700 Page load link
Barudalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye sebesar itu. BeritaSatu Perludem: Laporan Dana Kampanye PDIP Besar, Bentuk Upaya Transparansi Keuangan. Senin, 24 September 2018 | 17:23 WIB Oleh : PemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
LaporanKeuangan Partai Gerindra. Banpol APBN. Laporan audit BPK yg bersumber dari APBN 2021; Laporan audit BPK yg bersumber dari APBN 2020; Laporan audit BPK yg bersumber dari APBN 2019; Laporan audit BPK yg bersumber dari APBN 2018; Laporan Audit BPK yg bersumber dari APBN 2017; Laporan Pertanggung Jawaban 2016; Laporan Audit BPK RI TA 2016
.
  • lm90dihp9c.pages.dev/575
  • lm90dihp9c.pages.dev/138
  • lm90dihp9c.pages.dev/152
  • lm90dihp9c.pages.dev/900
  • lm90dihp9c.pages.dev/333
  • lm90dihp9c.pages.dev/134
  • lm90dihp9c.pages.dev/723
  • lm90dihp9c.pages.dev/322
  • lm90dihp9c.pages.dev/920
  • lm90dihp9c.pages.dev/7
  • lm90dihp9c.pages.dev/7
  • lm90dihp9c.pages.dev/723
  • lm90dihp9c.pages.dev/175
  • lm90dihp9c.pages.dev/829
  • lm90dihp9c.pages.dev/955

    • laporan keuangan partai pdip